Menu
Sekedar Info Saja

‘Saya Gak Terpaksa Lagi Kok Pak’ Curhat Siswi Non-Muslim yang Diminta Pakai Jilbab sejak SD

  • Bagikan

Memberi kesaksian soal aturan pemakaian jilbab bagi siswi non-muslim, seorang siswa SMK Negeri 2 Padang, Eka Maria Putri Waruhu.

Eka Maria mengaku sudah terbiasa memakai jilbab saat sekolah meski beragama Kristen Protestan.

Hal itu bahkan sudah dilakukannya sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

Selain Eka, ada siswi non-muslim lain di SMKN 2 Padang yang juga memakai jilbab.

Ia adalah Elizabet Anggelia Zega.

Siswi kelas 3 SMK itu mengaku tak pernah dipaksa memakai jilbab oleh pihak sekolah.

“Angel pribadi ya, Angel ikuti peraturan dan ngikuti teman-teman aja,” ucap Elizabet.

“Dan tidak ada unsur paksaan.”

Selama ini, Elizabet menganggap jilbab yang dipakainya hanya sebagai atribut sekolah.

Ia pun sudah sejak SMP memakai jilbab.

“Iya seragam, atribut sekolah,” ujar Elizabet.

“Sudah kelas 3 SMK, dan dari SMP juga pakai jilbab.”

“Iya ikutin peraturan sih dan menyesuaikan, kita secara pribadi ya.”

Elizabet mengatakan, peraturan sekolah memang mengharuskan semua siswi memakai jilbab.

Namun, menurutnya, tak ada unsur paksaan dalam aturan tersebut.

“Di peraturannya ada untuk kita memakai atribut dan jilbab juga, tapi enggak ada unsur paksaan,” jelas Elizabet.

“Boleh, kita bisa mengusulkan secara pribadi.”

“Kebetulan Angel ngikutin aja karena Angel merasa ini cuma atribut.”

Berbeda dari Elizabet, Eka Maria mengaku sudah lebih lama memakai jilbab.

Ia mengatakan, sempat keberatan saat awal diminta memakai jilbab ke sekolah.

“Sejujurnya sih saya dari SD kelas 4, efektifnya dari SMP,” kata Eka Maria.

“Saya sekolah negeri dari SD sampai SMA.”

“Awalnya sih iya ya (keberatan), karena sudah terbiasa dengan lingkungan negeri kita menyesuaikan.”

Kini, Eka Maria sudah terbiasa memakai jilbab di sekolah.

Karena itu, Eka Maria menyebut tak lagi merasa terpaksa memakai jilbab meski beragama Kristen Protestan.

“SD kan sudah tiga tahun pakai jilbab, sudah terbiasa, SMP pakai jilbab sampai SMA.”

“Jadi kalau ditanya bermasalah tidak terlalu bermasalah karena sudah terbiasa dengan lingkungan.”

“Awalnya tentu iya karena saya non-muslim, tapi karena sudah terbisa, lingkungan sekitar saya muslim dan diarahkan menggunakan hijab.”

“Saya tidak terpaksa lagi kok,” tukasnya.

Tanggapan Eks Wali Kota Padang

Mantan Wali Kota (Walkot) Padang, Sumatera Barat, Fauzi Bahar buka suara soal kontroversi atura pemakaian jilbab untuk sisw non-muslim.

Sebagai orang yang membuat aturan tersebut, Fauzi mengaku sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk membentuk karakter siswi di Kota Padang.

Hal itu diungkapkannya seiring dengan kontroversi aturan pemakaian jilbab untuk siswa non-muslim di Kota Padang.

Seperti yang dituturkannya dalam kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Minggu (24/1/2021).

“Hanya ini miskomunikasi antara seorang wakil kepala sekolah dan wali murid,” kata Fauzi.

“Dari sekian puluh ribu atau jutaan siswa sejak 2015 sampai sekarang, ini cuma terjadi satu per sejuta.”

Fauzi mengatakan dari sekian banyak siswi non-muslim di Padang, hanya satu orang yang melayangkan protes.

Ia pun membantah kabar yang beredar soal banyaknya siswa non-muslim yang tak menerima aturan itu.

“Kalau disebutkan tadi 46 orang itu bohong, enggak semuanya,” ujar Fauzi.

“Kalau segitu jumlah anak non-muslim iya, tapi yang protes cuma satu ini sesungguhnya.”

“Saya juga menyarankan, saya orang pendidikan, orang hukum juga.”

“Tapi Diknas sebenarnya menggali kearifan lokal ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Fauzi mengklaim memiliki cukup pengetahuan untuk mendidik murid di Kota Padang.

Karena itu, ia menganggap aturan pemakaian jilbab itu sebagai kearigan lokal.

“Saya juga orang pendidikan, orang IKIP juga saya,” ucap Fauzi.

“Bagaimana mendoktrin anak-anak itu, saya pelatih tentara juga soalnya.”

“Ini kearifan lokal yang orang lain jangan dipukul rata dong.”

Selama menerapkan aturan tersebut, Fauzi membantah jika pihaknya memaksa siswi non-muslim memakai jilbab.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung toleransi yang dilakukan saat agama lain tertimpa musibah.

“Enggak pernah ada sanksi, kita ngerti masalah sara enggak boleh disentuh,” jelasnya.

“Ketika 2009 gereja runtuh semua, ‘Ayo bangun cepat, di mana jamaahmu semua? Di mana mereka mau kebaktian?’.”

“Kita dorong juga supaya mereka mendapat fasilitas dan tempat ibadah yang sama.”

  • Bagikan